Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN dan penggunaan dana desa menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Along with the election of your BPK Vice Chairman since the Vice-Chair of your UN IAAC, Indonesia can outstand and add on the improvement along with the facilitation of supervisory cooperation in establishments under the UN. Furthermore, Indonesia can even have a job in ensuring management compliance with the final results of supervision and proposals from other oversight bodies.
Hasil audit BPK kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi BUMN untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangannya.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPK memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja BUMN, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi: BPK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Misalnya, dengan menggunakan sistem audit berbasis teknologi, BPK dapat mengakses info secara genuine-time, menganalisis details secara lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan transparansi proses audit. Kolaborasi dengan Stakeholders: BPK dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholders, seperti Kementerian BUMN, DPR, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu BPK mendapatkan informasi yang lebih lengkap, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat pengawasan terhadap kinerja BUMN.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Look at and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
Pengawasan BPK dapat mendorong BUMN untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran dan operasional. Audit BPK dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan dana publik.
Jokowi akan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk uji kepatutan dan kelayakan, sebelum memilih lima orang sebagai pimpinan baru KPK. Berikut adalah profil singkat 10 capim KPK yang lolos seleksi.
BPK berperan sebagai pengawas independen yang menilai efektivitas dan efisiensi BUMN dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, BPK juga aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, seperti yang terlihat pada Audit BPK terhadap dana desa di seluruh Indonesia.
Tes ini merupakan tahap lanjutan setelah puluhan peserta lulus dari seleksi profile assessment yang diumumkan oleh panitia seleksi KPK pekan lalu.
Melalui audit get more info yang dilakukan, BPK mengidentifikasi potensi penyimpangan dan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan BUMN. Temuan ini kemudian disampaikan kepada BUMN dan publik, sehingga mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.
Keterangan gambar, Megawati dan Prabowo dipotret pada Juli 2009. Keduanya kini akan dipertemukan untuk membahas rencana koalisi pemerintahan untuk lima tahun ke depan.
Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo. "
Audit BPK terhadap BUMN juga mendorong peningkatan akuntabilitas. BUMN menjadi lebih bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan kinerja perusahaan.